MANOKWARI, SURYA ARFAK – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Barat mulai mengalami kesulitan memperoleh sejumlah bahan makanan, terutama buah, untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Regional SPPG Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus bertambah.
Menurut Erika, pihaknya bahkan telah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kemungkinan kerja sama pasokan bahan pangan dari daerah lain.
“Rabu kemarin kami ada rapat dengan Pemprov Papua Barat, tetapi untuk kelanjutannya kami belum tahu,” ujarnya, dalam sosialisasi program MBG bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, di Manokwari, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, untuk sementara sebagian bahan pangan masih dipasok dari luar daerah. Beberapa bahan seperti daging ayam dan telur masih didatangkan dari Surabaya.
Untuk Kabupaten Manokwari sendiri, telur sebagian diambil dari produksi lokal, sedangkan untuk lima kabupaten lainnya masih dipasok dari Surabaya.
Sementara itu, sayur dan buah sebagian besar berasal dari produksi lokal. Namun beberapa jenis buah seperti anggur, kelengkeng, apel, dan pir masih harus didatangkan dari luar daerah.
“Yang paling sulit diperoleh adalah buah. Apalagi di Manokwari sudah ada 23 dapur MBG, terdiri dari 22 dapur di Manokwari dan satu dapur di Warpramasi. Jadi kami mulai kewalahan mendapatkan buah,” jelasnya.
Selain buah, ketersediaan telur juga mulai terbatas karena meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan.
“Telur juga mulai susah karena penggunaan selama Ramadan meningkat. Sementara ini masih aman, tapi kami tidak tahu ke depan apalagi menjelang Lebaran permintaannya pasti bertambah,” katanya.
Karena itu, Erika berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan menghidupkan kembali sektor pertanian, peternakan, dan perikanan agar mampu memasok kebutuhan bahan pangan bagi program MBG.
“Pemerintah daerah perlu mensuport dengan menghidupkan kembali petani, nelayan, dan peternak agar bisa menyuplai bahan makanan untuk dapur-dapur SPPG,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG saja sudah cukup besar, belum lagi kebutuhan masyarakat umum. Jika tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan ketersediaan bahan pangan akan semakin terbatas.
Sementara itu, Obet Rumbruren menilai program MBG juga dapat menjadi peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal jika pasokan bahan pangan dapat dipenuhi dari daerah sendiri.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong para petani, peternak, dan nelayan untuk meningkatkan produksi agar kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari sumber lokal.
“Program MBG ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Kalau bahan pangan dipasok dari petani, peternak, dan nelayan lokal, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” kata Obet. (SA01)
