JAKARTA, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, didampingi Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Marthen Rantetampang, serta Direktur BLUD RSUD Manokwari melakukan audiensi dan tatap muka dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Wadikim, Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hermus menyampaikan usulan permohonan pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Manokwari, meliputi pembangunan RSUD Manokwari, pembangunan puskesmas di distrik yang belum memiliki fasilitas kesehatan, serta pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Bupati Hermus menjelaskan bahwa usulan tersebut diajukan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, representatif, serta sesuai dengan standar nasional.
Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan juga diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara terintegrasi mulai dari tingkat pelayanan dasar hingga pelayanan rujukan.
Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung implementasi kebijakan nasional, khususnya transformasi sistem kesehatan dan penguatan pelayanan primer yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Bupati Hermus menambahkan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan juga penting untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di distrik yang hingga saat ini belum memiliki puskesmas.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hermus juga melaporkan kepada Menteri Kesehatan mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari berdasarkan analisis situasi wilayah dan identifikasi kesenjangan layanan kesehatan.
Menurutnya, kondisi geografis yang menantang, persebaran penduduk yang tidak merata, tingginya beban penyakit menular dan tidak menular, serta masih adanya distrik yang belum memiliki puskesmas menunjukkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, kondisi bangunan RSUD Manokwari yang mengalami kerusakan berat serta belum tersedianya Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 sebagai laboratorium rujukan daerah semakin memperkuat urgensi revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana kesehatan secara menyeluruh.
Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada kapasitas pelayanan rujukan yang belum optimal, keterlambatan diagnosis, serta belum maksimalnya penanganan kasus-kasus prioritas di daerah.
Melalui usulan pembangunan RSUD, pembangunan puskesmas baru, pembangunan Labkesmas Tier 2, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, serta pengadaan ambulans dan puskesmas keliling roda empat, diharapkan sistem pelayanan kesehatan di Manokwari dapat menjadi lebih terintegrasi, merata, dan responsif sesuai standar nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan menyambut baik usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Ia menyarankan agar pembangunan puskesmas dapat diajukan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan menyesuaikan kebutuhan daerah. Namun, pembangunan fasilitas tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan operasional, dengan rasio pelayanan satu puskesmas untuk sekitar 20.000 penduduk. (SA01)
