MANOKWARI, SURYA ARFAK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya terus memperkuat edukasi keuangan serta perlindungan konsumen melalui berbagai layanan pengaduan dan kegiatan literasi kepada masyarakat.
Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, dalam kegiatan Jurnalist Update, Minggu (8/3/2026), menyampaikan bahwa hingga 28 Februari 2026 OJK telah menangani puluhan layanan konsumen yang berasal dari berbagai sektor jasa keuangan.
“Berdasarkan statistik layanan OJK hingga 28 Februari 2026, tercatat sebanyak 55 layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Budi Rahman.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 layanan atau sekitar 75 persen merupakan pemberian informasi kepada masyarakat. Sementara pengaduan konsumen tercatat sebanyak 12 layanan atau 22 persen, serta penerimaan informasi sebanyak dua layanan atau sekitar 4 persen.
Jika dilihat dari media penyampaian, mayoritas masyarakat menyampaikan permintaan layanan secara langsung atau walk-in. Jumlahnya mencapai 41 layanan atau sekitar 75 persen, sedangkan melalui surat tercatat sebanyak 14 layanan atau 25 persen.
Berdasarkan kategori pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), layanan yang paling banyak berkaitan dengan perusahaan pembiayaan sebanyak 20 layanan atau 36 persen. Selanjutnya sektor perbankan sebanyak 17 layanan atau 31 persen, serta layanan terkait financial technology (fintech) sebanyak 12 layanan atau 22 persen. Sisanya berasal dari sektor asuransi dan non-lembaga jasa keuangan.
Sementara itu, jika dilihat dari detail permasalahan, laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi yang paling banyak dengan 29 laporan atau 53 persen dari total layanan. Disusul permintaan informasi atau dokumen sebanyak 14 layanan atau 25 persen.
Selain itu terdapat pula layanan terkait manfaat investasi sebanyak lima laporan, jasa atau sistem pembayaran dua laporan, penilaian pegawai dua laporan, serta beberapa laporan lain seperti penarikan kendaraan, lelang agunan, dan produk yang tidak sesuai penawaran.
Budi Rahman menambahkan bahwa OJK juga mencatat adanya 331 permohonan informasi debitur selama periode Januari hingga Februari.
Di sisi lain, OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya juga aktif melaksanakan program literasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Hingga awal tahun 2026, tercatat 18 kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan sebanyak 1.797 peserta di kedua provinsi tersebut.
“Program GENCARKAN menjadi bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat agar lebih memahami serta bijak dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” kata Budi Rahman.
Kegiatan literasi tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Maybrat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, serta Kota Sorong.
Adapun peserta kegiatan berasal dari berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, pelaku UMKM, komunitas, masyarakat umum, hingga masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Budi Rahman menegaskan bahwa OJK akan terus memperluas program literasi dan edukasi keuangan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (SA01)
