MANOKWARI, SURYA ARFAK – Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Manokwari masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat. Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Manokwari akan memperbaiki aspek perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal itu disampaikan Sekda Manokwari, Yan Ayomi, Rabu (18/2/2026).
“Memang kita harus memperbaiki aspek perencanaan dan penganggaran. Fiskal daerah penting diarahkan pada program yang termuat dalam rencana pembangunan daerah. Hampir dua tahun kita meraih WDP, namun ada banyak faktor yang memengaruhi,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi opini BPK adalah adanya temuan lama yang bahkan terjadi sejak 10 hingga 15 tahun lalu dan hingga kini masih harus ditindaklanjuti secara bertahap.
“Ada temuan-temuan lama yang harus dicicil penyelesaiannya. Saya bersama Inspektorat akan mengonfirmasi kembali dan ini yang sekarang dibuka untuk kita perbaiki. Posisi Kabupaten Manokwari saat ini di angka 68 persen, hampir 70 persen. Kalau sudah 70 persen itu dinilai baik, dan sekarang ambang batasnya dinaikkan BPK ke 70 persen,” jelasnya.
Selain penyelesaian temuan, Pemkab Manokwari juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.
“Banyak aspek yang memengaruhi opini, termasuk kinerja realisasi pendapatan dan belanja. Kita harus belajar dari kekurangan yang ada, memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan penerimaan dari PAD,” tegasnya. (SA01)
