MANOKWARI, SURYA ARFAK – Fraksi Nasional Bersatu DPRK Manokwari mengkritisi penyaluran bantuan pendidikan, pengelolaan bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut terungkap dalam pemandangan umum yang disampaikan Sekretaris Fraksi Nasional Bersatu, Yosep Yan Karmadi, dalam rapat paripurna DPRK Manokwari dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025, Rabu (12/8).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Nasional Bersatu menyoroti pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan penyaluran bantuan pendidikan, termasuk adanya bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya.
Fraksi Nasional Bersatu meminta pemerintah daerah memastikan hak masyarakat di bidang pendidikan dapat diberikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah perlu memastikan agar hak masyarakat di bidang pendidikan dapat diberikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan,” demikian disampaikan dalam pemandangan umum fraksi.
Selain pendidikan, Fraksi Nasional Bersatu turut menyoroti pengelolaan bantuan sosial. Masih ditemukan permasalahan dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurut fraksi tersebut, kondisi itu menunjukkan pentingnya peningkatan validasi serta pemutakhiran data penerima bantuan agar program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara di bidang infrastruktur, Fraksi Nasional Bersatu meminta pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya, dilaksanakan sesuai perencanaan dan kontrak yang telah ditetapkan.
Pembangunan juga harus memenuhi standar kualitas serta ketentuan yang berlaku sehingga hasil pekerjaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Nasional Bersatu menegaskan, pelaksanaan program pembangunan tidak hanya harus memperhatikan aspek penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Manokwari. (SA01)
