MANOKWARI, SURYA ARFAK – Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari menyoroti tidak tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari, Haryono May, dalam pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRK Manokwari dengan agenda pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025, Rabu (12/8).
Haryono mengungkapkan, PAD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp197,91 miliar. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp160,17 miliar atau 80,93 persen.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp37,74 miliar dari target yang telah ditetapkan.
“Fraksi Partai Golkar memandang kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena PAD merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian daerah,” katanya.
Menurut Haryono, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengonversi potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Manokwari menjadi sumber pendapatan asli daerah.
Padahal, Kabupaten Manokwari memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, usaha masyarakat, pengelolaan aset daerah, maupun berbagai potensi pajak dan retribusi daerah.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sejumlah aspek yang berkaitan dengan optimalisasi PAD.
Evaluasi tersebut meliputi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, basis data wajib pajak dan wajib retribusi, pengelolaan aset daerah, serta potensi sektor perdagangan dan jasa.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pajak daerah, melakukan digitalisasi sistem pemungutan PAD, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan lainnya yang selama ini belum dikelola secara optimal.
Fraksi Partai Golkar menegaskan, upaya meningkatkan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan.
“Peningkatan PAD harus dilakukan melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara profesional,” tegasnya.
Fraksi Golkar berharap evaluasi dan langkah perbaikan tersebut dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus memperkuat kemandirian Kabupaten Manokwari dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (SA01)
