MANOKWARI, SURYA ARFAK – Kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanggung jawab seluruh unsur pelaksana, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, setiap pekerja di dapur SPPG diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan.
Koordinator Regional SPPG Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menegaskan penggunaan APD merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh pekerja dapur.
“Pakai APD saat kerja. Jangan sampai ada benda atau kotoran yang masuk ke MBG. Kalau sampai terjadi, SPPG bisa ditutup dan pekerja kehilangan pekerjaan. Jangan lalai,” tegas Erika dalam sosialisasi Program MBG bersama anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, di Manokwari, Senin (2/3/2026).
Ia juga mengingatkan pekerja untuk menjaga kebersihan dan disiplin selama bekerja, termasuk larangan merokok di area dapur.
“Yang merokok jangan kerja sambil merokok. Ini makanan untuk anak-anak yang harus kita jaga. Kalau ada masalah di dapur, selesaikan secara internal dan jaga kekompakan tim,” ujarnya.
Selain aspek higienitas, Erika meminta kepala SPPG memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Manokwari, Dianto, menyebutkan saat ini terdapat 24 SPPG di Manokwari, terdiri dari 22 SPPG aglomerasi dan 2 SPPG wilayah 3T di luar perkotaan.
“Dari 22 SPPG aglomerasi, sebanyak 21 sudah beroperasi melayani sekitar 53.000 penerima manfaat, sedangkan satu lainnya masih dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Terkait penggunaan APD, Dianto menegaskan standar operasional prosedur (SOP) di setiap SPPG mewajibkan relawan dapur menggunakan perlengkapan lengkap dari kepala hingga kaki.
“APD wajib dipakai lengkap, mulai penutup kepala, masker, sarung tangan, celemek, hingga sandal atau sepatu boot,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya terus menekankan kepada kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan untuk memperketat pengawasan operasional dapur guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti makanan rusak atau tercemar.
“Jangan sampai ada kelalaian atau kurang pengawasan yang berujung pada masalah. Pengawasan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menegaskan bahwa kualitas dan keamanan MBG harus menjadi prioritas utama karena program tersebut menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak Papua Barat.
“Program ini menyasar anak-anak kita. Karena itu, kebersihan, mutu, dan pengawasan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada kelalaian yang merugikan penerima manfaat maupun pelaksana di lapangan,” ujarnya.
Obet juga mengingatkan agar seluruh SPPG menjalankan standar operasional secara konsisten serta menjaga kekompakan tim.
“Saya berharap seluruh pelaksana MBG di Papua Barat bekerja profesional dan disiplin. Kalau kita jaga kualitasnya dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan tetap terpelihara dan program ini bisa berjalan berkelanjutan,” tutupnya. (SA01)
