MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, didampingi Wakil Bupati Mugiyono dan Sekretaris Daerah Yan Ayomi, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026 kepada 58 perangkat daerah dan unit pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Selasa (14/4/2026).
Hermus menegaskan, DPA APBD 2026 merupakan “nyawa” sekaligus marwah dari seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari.
“Tanpa anggaran yang tertera dalam DPA APBD yang dapat kita operasionalkan, tentu ini akan mengganggu seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga dan mengelola anggaran dengan baik agar tidak terjadi kebocoran yang dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
“Karena itu, mari kita jaga nyawa dan roh pembangunan ini dengan melaksanakan APBD sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi kebocoran sehingga kita tidak mampu melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Menurut Hermus, APBD yang dituangkan dalam DPA merupakan amanat dan kepercayaan rakyat yang harus digunakan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di masyarakat, termasuk kondisi darurat seperti bencana banjir dan longsor.
“Ini bukan anggaran kita, ini uang rakyat. Setiap rupiah yang keluar harus berdampak pada kesejahteraan dan mampu menyelesaikan setiap persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban publik kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Manokwari, Yan Ayomi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjelaskan bahwa penyerahan DPA mencakup 58 perangkat daerah dan unit pelaksana kegiatan.
“DPA memuat rincian program kegiatan, sub kegiatan, pagu anggaran, serta target kinerja yang harus dicapai oleh setiap perangkat daerah,” jelasnya.
Penyerahan DPA tersebut menandai dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2026. (SA01)
