MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan bahwa program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis wajib dilaksanakan pada tahun ini di Kabupaten Manokwari.
Ia menyebut, kedua program tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun sebelumnya karena masih dalam tahap konsolidasi pemerintahan dan pembangunan, termasuk penyusunan visi-misi, rencana strategis (Renstra), serta pembenahan birokrasi.
“Namun tahun ini tidak ada alasan. Pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis harus dilaksanakan untuk masyarakat,” tegas Hermus, pada penyerahan DPA APBD 2026, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyelesaikan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan untuk segera diimplementasikan.
Hermus juga menyoroti besarnya perhatian publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar tersebut.
“Pemerintah daerah ini sudah mendapat sorotan dari mana-mana. Mari kita buktikan ini untuk masyarakat kita,” ujarnya.
Ia menekankan agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif perkantoran.
“Anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh lebih banyak memenuhi kebutuhan di kantor. Kita harus layani masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hermus juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
“Tidak ada pungli di sekolah. Kalau ada, kepala sekolah harus diganti,” tegasnya.
Ia bahkan menginstruksikan agar pengawasan dilakukan secara ketat hingga ke tingkat sekolah oleh tenaga pengawas dan tim terkait.
Selain itu, Hermus menegaskan bahwa setelah program tersbur dijalankan ijazah siswa tidak boleh lagi ditahan oleh pihak sekolah karena merupakan hak peserta didik.
“Ijazah adalah hak siswa, sekolah tidak punya kewenangan menahannya,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis sudah mencakup pembiayaan SPP, seragam sekolah, serta keberlanjutan tenaga guru honorer yang tetap dipekerjakan seperti biasa.
“Uang kita cukup untuk itu semua. Tidak ada alasan untuk tidak berjalan,” katanya.
Di akhir arahannya, Hermus mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut dengan integritas dan komitmen penuh.
“Mari kita laksanakan dengan penuh integritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tandasnya. (SA01)
