MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan penjelasan atas pertanyaan Gabungan Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, Nasional Pembangunan Persatuan, dan Kelompok Khusus DPRK terkait penurunan target pendapatan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Bupati Manokwari Hermus Indou tersebut disampaikan Wakil Bupati Mugiyono dalam rapat paripurna DPRK Manokwari dengan agenda jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus, Rabu (30/9).
Mugiyono menyampaikan apresiasi atas pertanyaan dan masukan DPRK terkait penurunan proyeksi pendapatan daerah. Ia menjelaskan, pendapatan Kabupaten Manokwari yang semula diproyeksikan Rp1.425.461.737.041 berubah menjadi Rp1.351.408.430.270.
“Perubahan tersebut setara dengan penurunan sebesar Rp74.053.306.771 atau 5,20 persen dari proyeksi awal,” kata Mugiyono saat membacakan jawaban Bupati.
Menurutnya, penurunan pendapatan tersebut merupakan hasil sinkronisasi terhadap regulasi dan kebijakan transfer pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah penyesuaian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Mugiyono menjelaskan, terjadi koreksi terhadap pendapatan bantuan keuangan provinsi yang sebelumnya diperhitungkan dalam APBD induk. Hingga penyusunan APBD Perubahan 2026, Pemkab Manokwari belum menerima surat keputusan penetapan dari Gubernur Papua Barat mengenai kepastian alokasi definitif dana hibah tersebut.
Selain itu, penurunan juga terjadi pada dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Desa. Kelompok pendapatan transfer tercatat turun 8,37 persen, dengan salah satu sumber utama berasal dari pengurangan alokasi Dana Desa lebih dari Rp50,8 miliar.
“Penurunan Dana Desa ini dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Manokwari pada prinsipnya hanya melakukan pencatatan atau recording pada postur APBD, mengingat mekanisme penyaluran dan transfer Dana Desa dilakukan langsung dari kas negara ke rekening pemerintah kampung,” ujarnya. (SA01)
