MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemkab Manokwari menetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
RPJMD sendiri disusun berdasarkan kondisi objektif dan permasalahan pembangunan daerah secara holistik.
Plt Sekda Kabupaten Manokwari, Jan Ayomi, , mengatakan bahwa tujuh prioritas pembangunan daerah itu yakni: pertama, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, melalui pelayanan pendidikan gratis yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat; pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan merata melalui integrasi program Jamkesda dan Jamkesmas; pemberdayaan dan peningkatan mutu tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era digital dan global; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok rentan secara berkeadilan dan inklusif; serta pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan agar berkontribusi aktif dalam pembangunan dan inovasi daerah.
“Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur strategis, fasilitas publik dan tata kelola perkotaan di ibukota provinsi Papua Barat; sarana utilitas perkotaan yang mendukung pertumbuhan wilayah; serta infrastruktur dasar perdesaan yang merata guna meningkatkan konektivitas antara distrik dan kampung secara menyeluruh,” katanya saat membuka konsultasi publik I RPJMD Kabupaten Manokwari 2025-2029, Jumat (8/8/2025).
Prioritas ketiga, yakni peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, yang diwujudkan melalui reformasi sistem birokrasi pemerintahan daerah secara menyeluruh, berbasis kinerja, dan pelayanan serta digitalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, cepat, dan transparan.
Keempat, kata Ayomi, optimalisasi pengembangan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan, melalui: peningkatan ketahanan pangan daerah; pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; pengembangan dan pariwisata prioritas; pengelolaan pengelolaan pertambangan rakyat berkelanjutan dan ramah lingkungan; pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan; dan optimalisasi pengelolaan BUMD dan BUMDes agar lebih produktif dan mandiri.
Kelima, pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, yang difokuskan pada perlindungan kawasan hutan sebagai warisan ekologis dan sumber kehidupan masyarakat, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan; pengendalian dan pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan, penguatan mitigasi terhadap risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim.
Keenam, lanjut Ayomi, yaitu pptimalisasi tata kelola Otonomi Khusus Papua, dengan penekanan pada pengelolaan dana otsus yang efektif, transparan, dan tepat sasaran serta pelaksanaan kebijakan pembangunan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli papua secara berkelanjutan.
Ketujuh, pembentukan daerah otonom baru dan penataan daerah bawahaan yang meliputi usulan pembentukan daerah otonomi baru kota Manokwari dan kabupaten Manokwari Barat, kajian kelayakan dan pemindahan ibukota kabupaten Manokwari di dataran Warpramasi; pembentukan atau pemekaran distrik baru; perubahan nama distrik eksisting; pembentukan kelurahan baru dan perubahan nama kelurahan eksisting; dan koordinasi pendefinitifan kampung baru.
Melalui tujuh prioritas pembangunan daerah tersebut, Ayomi berharap RPJMD tahun 2025-2029 benar-benar menjadi dokumen rencana pembangunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang kompetitif, obyektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika global serta konsisten dalam menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh. (SA01)
