MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, sejumlah program prioritas daerah tetap diupayakan berjalan guna menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita menjalankan tugas pemerintahan tahun ini dengan tantangan yang luar biasa. Kita memiliki visi besar melakukan transformasi pembangunan Manokwari sebagai pusat peradaban di Tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat,” kata Bupati Manokwari, Hermus Indou, di hadapan pimpinan partai politik, ketua paguyuban, dan tokoh Islam pada acara buka puasa bersama, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Hermus, selain kebijakan efisiensi, pemerintah daerah juga harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional seiring transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun lalu kita terkena efisiensi sekitar Rp70 miliar dan tahun ini hampir Rp200 miliar. Ini menyulitkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan kemasyarakatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sisa anggaran yang tidak terdampak efisiensi sebagian besar merupakan mandatory spending yang penggunaannya telah diatur pemerintah pusat sehingga ruang fiskal daerah sangat terbatas.
“Kondisi ini membuat selama setahun ini kita belum banyak menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Manokwari tetap memprioritaskan penyelesaian sejumlah fasilitas publik strategis, yakni Pasar Sanggeng, Ruang Terbuka Publik Borarsi, dan Gedung Mambruk.
“Kita mau selesaikan dua itu dulu, termasuk Gedung Mambruk. Kalau tidak diselesaikan, masyarakat menilai mangkrak. Padahal masyarakat butuh tempat representatif untuk kegiatan,” jelas Hermus.
Selain itu, Pemkab Manokwari juga terus memperjuangkan pengembangan Bandara Rendani yang telah mendapat sinyal positif dari Kementerian Perhubungan dan ditargetkan terealisasi tahun depan.
Eks Kantor Gubernur Papua Barat juga direncanakan menjadi UMKM Center dan diharapkan dapat dilelang pada tahun ini.
Di bidang penataan kawasan perkotaan, Pemkab Manokwari menyiapkan program transmigrasi lokal (translok) untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh dalam kota.
“Kita siapkan lahan di Anggori seluas 300 hektare. Lokasinya dekat kota dan masyarakat mendukung. Program ini untuk memastikan Manokwari ke depan tidak kumuh dan persoalan keamanan bisa dituntaskan hingga 2030,” ujar Hermus.
Ia pun mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal tetap dapat berjalan. (SA01)
