MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengakui bahwa penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami keterlambatan dari jadwal seharusnya.
Hermus menjelaskan, DPA idealnya sudah diserahkan pada Januari atau Februari 2026, namun baru dapat diserahkan pada April 2026.
“Penyerahan DPA APBD Kabupaten Manokwari mestinya diserahkan sejak Januari atau Februari tahun ini,” ujarnya saat menyerahkan DPA, Selasa (14/4/2026).
Ia menyebut keterlambatan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD di berbagai level perencanaan dan penganggaran daerah. Hal itu dilakukan untuk memastikan APBD sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kehati-hatian agar setiap tahapan penganggaran memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Hermus juga menyoroti adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Manokwari.
“Efisiensi anggaran berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah, sehingga kita harus melakukan penyesuaian terhadap program-program prioritas,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
“APBD tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita melaksanakannya dalam keterbatasan kemampuan keuangan,” katanya.
Karena itu, Hermus meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih hati-hati, keras, dan profesional dalam mengimplementasikan APBD 2026 agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“APBD tahun ini butuh kehati-hatian, kerja keras, dan kualitas implementasi agar dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (SA01)
