MANOKWARI, SURYA ARFAK – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari menyatakan kesiapannya untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan, terutama terkait keamanan pangan yang dikemas dan didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BPOM Manokwari, Agustince Werimon, S.Farm., Apt, mengatakan pihaknya sudah terlibat dalam pengawasan MBG sejak program ini berjalan, meskipun saat ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat terkait mekanisme pengambilan sampel dan uji laboratorium.
“Yang pasti, khusus untuk Ramadan kami sudah mendapat perintah untuk mengawasi MBG yang diberikan selama bulan puasa karena produknya terkemas, jadi wajib diawasi ke SPPG,” kata Agustince, dalam sosialisasi bersama anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan BPOM dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi relawan SPPG. Tim BPOM juga melakukan kunjungan langsung ke dapur SPPG untuk memberikan penyuluhan serta memeriksa sampel makanan yang didistribusikan ke sekolah dan penerima manfaat pada tahap awal implementasi MBG.
“Kami datang ke dapur-dapur, mengambil sampel, dan memeriksa langsung di awal-awal MBG berjalan. Sekarang, ada lembaga yang memiliki kewenangan khusus, sehingga kami menunggu Juknis dari pusat untuk mengatur uji lebih lanjut, apakah setiap hari ke dapur atau ke sekolah,” ujarnya.
Agustince menegaskan, meskipun menunggu petunjuk teknis, prinsip BPOM tetap mendukung program pemerintah dan siap membantu pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami sangat siap membantu dengan segala kewenangan dan kemampuan kami. Jika terjadi kejadian luar biasa (KLB), sampel akan diuji langsung di BPOM,” tambahnya.
Dalam sosialisasi tersebut, Obet Rumbruren, anggota Komisi IX DPR RI, menekankan pentingnya pengawasan MBG untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan sehat.
“Program MBG sangat penting bagi pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, pengawasan dari BPOM, mulai dari dapur hingga distribusi, harus dilakukan dengan cermat agar masyarakat yakin makanan yang diterima aman dikonsumsi,” ujarnya. (SA01)
