MANOKWARI, SURYA ARFAK – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus), tetapi lebih pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
Anggota BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy, menegaskan bahwa dana Otsus bukan sekadar anggaran rutin, melainkan instrumen keberpihakan negara kepada masyarakat Papua.
“Dana Otsus bukan sekadar dana yang diberikan, tetapi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada orang asli Papua,” ujarnya pada Mustenbang RKPD dan Otsus Kabupaten Manokwari, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan, program Otsus telah berjalan dalam dua tahap, yakni tahap pertama pada 2001–2021 dan dilanjutkan tahap kedua pada 2022–2041.
Menurutnya, ukuran keberhasilan Otsus tidak bisa dilihat dari besarnya serapan anggaran setiap tahun, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Keberhasilan Otsus bukan pada seberapa banyak dana terserap, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, terutama OAP,” tegasnya.
Karena itu, Irene mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki komitmen bersama dalam mengubah paradigma pengelolaan anggaran, dari sekadar mengejar serapan menjadi memastikan program yang dijalankan memberi dampak nyata.
“Kita harus bergeser dari orientasi serapan anggaran ke anggaran yang benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SA01)
