MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama DPRK Manokwari resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (26/11/2026) malam.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menyampaikan bahwa berbagai masukan dan koreksi yang diberikan DPRK selama proses pembahasan telah memperkaya substansi dokumen KUA-PPAS.
“Melalui pembahasan ini, pemerintah daerah dan DPRK Manokwari telah mencapai beberapa kesepakatan,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut di antaranya:
1. kebijakan pendapatan yang berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi;
2. kebijakan belanja yang memprioritaskan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta program prioritas masyarakat;
3. penyesuaian plafon anggaran sementara perangkat daerah berdasarkan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan kabupaten;
4. penguatan kualitas belanja, khususnya untuk pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati mampu menjawab kebutuhan prioritas di wilayah Kabupaten Manokwari,” harap Mugiyono.
Sementara itu, Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, yang memimpin rapat paripurna, menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS telah melalui proses pembahasan mendalam dan cermat.
Menurutnya, materi KUA-PPAS APBD 2026 telah dibahas dalam rapat-rapat dengar pendapat antara Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Melalui proses tersebut, kita memastikan bahwa rancangan KUA-PPAS ini bersifat aspiratif, realistis, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa fokus utama anggaran 2026 adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Nota kesepakatan yang ditandatangani bersama ini menjadi bukti komitmen kolektif antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah kebijakan fiskal daerah yang optimal untuk kemajuan Manokwari,” pungkas Muid. (SA01)
