MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indou, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Manokwari, Rabu (26/11/2025).
Dalam arahannya, Hermus menegaskan bahwa birokrasi pemerintah daerah bukan sekadar alat administrasi, tetapi merupakan ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Birokrasi pemerintah daerah bukan sekedar alat administrasi belaka, melainkan ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan daerah yang kita kelola saat ini,” tegasnya.
Hermus menjelaskan bahwa dalam konteks otonomi daerah, peran dan fungsi birokrasi semakin strategis dan vital. Ia memaparkan lima peran utama birokrasi yang harus diperkuat.
Pertama, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan daerah (policy implementator) yang bertugas menerjemahkan kebijakan kepala daerah dan DPRD menjadi program dan aksi nyata. Keberhasilan kebijakan, kata Hermus, sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya oleh birokrasi.
Kedua, birokrasi sebagai pelayan publik (public services), yang menurut Hermus merupakan peran paling fundamental. Ia menekankan pentingnya sikap proaktif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ketiga, birokrasi sebagai agen pembangunan (agent of development) yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah, baik fisik maupun pembangunan sumber daya manusia.
Keempat, birokrasi sebagai perekat dan pemersatu bangsa (social glue) melalui pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi, sehingga memperkuat rasa keadilan dan persatuan masyarakat.
Kelima, birokrasi sebagai inovator dan pemecah masalah, dengan kemampuan mengidentifikasi persoalan daerah dan menghadirkan solusi kreatif, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan.
Secara operasional, Hermus menjelaskan bahwa peran tersebut diwujudkan melalui empat fungsi utama birokrasi. Pertama, fungsi pelayanan (service function) di bidang administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial.
Fungsi kedua yaitu fungsi pembangunan (development) melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek pembangunan.
Ketiga, fungsi pemberdayaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan dunia usaha melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Terakhir, fungsi pengaturan (regulator function) melalui penerbitan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah dengan prinsip memudahkan, bukan membebani masyarakat.
Hermus berharap FGD tersebut dapat memperkuat komitmen bersama ASN untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Manokwari. (SA01)
