MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini digelar sebagai upaya percepatan realisasi APBD di seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.
Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengatakan bahwa forum tersebut menjadi agenda penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga tanggal 14 November 2025, realisasi belanja nasional baru mencapai 45,03%. Angka ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengakselerasi realisasi APBD di daerah masing-masing,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah poin strategis, antara lain rekening koran dari BPD Papua, rekapitulasi kegiatan kontraktual, serta realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2022 hingga Oktober 2025.
Selain itu, turut dibahas realisasi belanja pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta data by name by address (BNBA) terkait program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ali Baham berharap melalui rapat ini, setiap pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan di lapangan dan merumuskan solusi percepatan.
“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling belajar dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan tim provinsi atas pendampingan yang diberikan, serta mengajak seluruh bupati dan jajaran SKPD menjadikan rapat tersebut sebagai momentum peningkatan komitmen dan kinerja bersama. (SA01)
