MANOKWARI, SURYA ARFAK – Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari membantu Dinas Sosial mempercepat pendataan dan pendaftaran keluarga dalam program digitalisasi bantuan perlindungan sosial.
Mugiyono mengatakan keterlibatan PPPK dan CPNS diperlukan karena Dinas Sosial memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengejar target pendaftaran sebanyak 70.168 keluarga di Kabupaten Manokwari.
“Kalau mengharapkan Dinas Sosial saja waktu kita habis, tapi target mendaftarkan 70.168 keluarga tidak tercapai karena waktu yang diberikan hanya sampai akhir Desember,” katanya dalam rapat koordinasi bersama pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, dan lurah, Senin (14/9).
Ia menyebut hingga saat ini baru 898 keluarga yang telah terdaftar dari total target tersebut. Capaian itu, menurut Mugiyono, masih menjadi yang terendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Karena itu, Mugiyono meminta para pimpinan perangkat daerah mengarahkan PPPK dan CPNS untuk ikut membantu proses pendataan hingga pendaftaran keluarga ke dalam sistem digitalisasi bantuan perlindungan sosial.
“Jadi diharapkan keterlibatannya untuk membantu mendaftarkan 70 ribuan keluarga di Kabupaten Manokwari ini karena dari jumlah itu baru 898 keluarga yang terdaftar. Capaian ini merupakan yang terendah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Mugiyono menjelaskan program tersebut menjadi kesempatan penting bagi masyarakat Manokwari karena di Tanah Papua hanya Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang mendapatkan program digitalisasi bantuan perlindungan sosial.
Menurutnya, besarnya anggaran APBN yang disiapkan untuk program bantuan perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah, kata dia, hanya perlu memastikan data keluarga yang menjadi sasaran segera didata dan diinput ke dalam sistem.
“Program ini sangat membantu masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan,” tegas Mugiyono. (SA01)
