MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 karena sejumlah perkembangan fiskal dan kebutuhan anggaran yang menyebabkan kondisi pelaksanaan APBD tidak lagi sesuai dengan asumsi perencanaan awal.
Dasar perubahan tersebut disampaikan Bupati Manokwari dalam pidato yang dibacakan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, pada pembukaan rapat paripurna DPRK Manokwari tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9).
Menurut Bupati, berbagai kebijakan di bidang fiskal menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan kondisi nyata saat pelaksanaan APBD. Perkembangan keuangan daerah pun tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi yang tercantum dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain perubahan asumsi fiskal, penyesuaian anggaran juga dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta penanganan bencana alam.
Perubahan anggaran juga mempertimbangkan kebutuhan pembayaran gaji PPPK guru, tenaga kesehatan, PPPK umum, gaji CPNS, serta pembayaran pokok pinjaman daerah melalui perubahan penjabaran APBD sebelum dilaksanakannya perubahan APBD.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRK perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa.
Bupati mengatakan evaluasi dan penyesuaian anggaran diperlukan agar pelaksanaan APBD dapat berjalan secara transparan, berintegritas, berorientasi pada hasil, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel, efektif, dan efisien.
Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 juga disusun untuk memberikan gambaran mengenai asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA Tahun Anggaran 2026 sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (SA01)
