MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengusulkan agar pengelolaan dan pembiayaan Bandara Rendani menjadi tanggung jawab bersama seluruh kabupaten di Papua Barat.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bupati se-Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kamis (16/4/2026).
Hermus menilai, Bandara Rendani tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Manokwari, tetapi juga oleh warga dari berbagai daerah lain seperti Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni.
“Pegaf datang naik pesawat di sini, Bintuni juga, semua lewat sini. Karena itu kami usulkan Bandara Rendani menjadi urusan bersama, bukan hanya ditanggung Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Ia meminta adanya kesepakatan bersama antar pemerintah daerah di Papua Barat agar pembiayaan dan pengelolaan bandara tersebut dapat dilakukan secara kolektif.
Selain itu, Hermus juga menyinggung pentingnya gotong royong dalam pengembangan situs-situs bersejarah dan religi di Papua Barat, seperti Pulau Mansinam sebagai situs penginjilan di Tanah Papua.
Menurutnya, pembangunan situs-situs tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah di Papua Barat, termasuk di wilayah Teluk Wondama dan Fakfak.
“Jangan berharap provinsi lain, tapi kita di Papua Barat dulu yang harus bersama-sama membangun,” tegasnya.
Di sisi lain, Hermus juga meminta dukungan pemerintah provinsi agar sejumlah aset tetap menjadi milik Pemkab Manokwari, terutama dalam rangka penataan kota sesuai visi dan misi pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, hingga saat ini Pemkab Manokwari belum menandatangani berita acara penyerahan aset eks kantor kehutanan dan berharap aset tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Kami masih kekurangan kantor, sehingga kalau bisa eks kantor kehutanan tetap diberikan kepada Pemkab Manokwari,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar lahan Balai Latihan Koperasi yang berada di kawasan Sowi Gunung dapat dihibahkan kepada Pemkab Manokwari untuk mendukung kebutuhan fasilitas perkantoran.
Hermus berharap berbagai usulan tersebut dapat disepakati bersama guna memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. (SA01)
