Pemkab Manokwari Serahkan KUPA dan PPAS Perubahan 2026 ke DPRK

MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK Manokwari, Jumat (25/9).

Dokumen tersebut diserahkan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, kepada Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, dalam rapat paripurna DPRK Manokwari. Mugiyono didampingi Sekda Manokwari, Yan Ayomi, sedangkan Jhoni Muid didampingi tiga wakil ketua dan Sekretaris DPRK Manokwari.

Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, menegaskan pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran DPRK.

Menurut Jhoni, pemerintah daerah dan DPRK harus memastikan perubahan kebijakan anggaran diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pencapaian prioritas pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari, Muhiyono, mengatakan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan bukan sekadar membahas angka-angka dalam APBD, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Menurutnya, pembahasan tersebut juga diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah serta memastikan program dan kegiatan pemerintah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan pertengahan tahun anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, serta dinamika pembangunan yang berkembang selama tahun berjalan,” kata Mugiyono.

Ia mengatakan pemerintah daerah dan DPRK perlu bersama-sama memastikan setiap perubahan kebijakan anggaran diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target pembangunan, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRK dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manokwari. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *