MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pertanggungjawaban Dana Hibah Partai Politik melalui kegiatan fasilitasi kelembagaan partai politik, Kamis (12/11). Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus partai politik, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari, Isak Waramori, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan partai politik sekaligus membangun kehidupan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Hermus, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki peran penting dalam pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, rekrutmen kepemimpinan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga menjadi wadah perjuangan gagasan, nilai, dan cita-cita bagi kesejahteraan rakyat.
Ia menegaskan, partai politik dituntut memiliki kelembagaan yang kuat serta tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Partai politik juga diharapkan mampu melahirkan kader berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki komitmen pengabdian kepada masyarakat.
Hermus mengatakan, dinamika politik yang semakin kompleks, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas mengharuskan partai politik terus membenahi administrasi organisasi, pengelolaan keuangan, kaderisasi, pendidikan politik, hingga mekanisme pengambilan keputusan.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap pengurus partai politik memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai regulasi kepartaian, kewajiban administrasi, serta tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Partai politik yang kuat bukan semata-mata diukur dari besarnya dukungan politik yang dimiliki, melainkan dari kualitas kelembagaan, integritas kader, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata,” demikian sambutan Hermus.
Ia berharap kegiatan fasilitasi kelembagaan partai politik tahun 2026 tidak hanya meningkatkan pemahaman administrasi, tetapi juga membangun komitmen moral dan tanggung jawab bersama dalam memperkuat demokrasi daerah. Semangat “Manokwari Rumah Kita Bersama: Bersatu, Berkarya, dan Bertransformasi Mewujudkan Kesejahteraan untuk Semua” diharapkan menjadi landasan dalam membangun kehidupan politik yang harmonis dan produktif.
Sementara itu, Ketua Panitia, Harry Ramandey, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembinaan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik agar dapat menjalankan fungsi serta perannya secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan partai politik yang mandiri, demokratis, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan organisasi maupun keuangan. Selain itu, pengurus partai politik diharapkan semakin memahami tertib administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
Melalui fasilitasi kelembagaan ini, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas partai politik dalam pendidikan, rekrutmen, partisipasi, dan komunikasi politik, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik serta persatuan di Kabupaten Manokwari. (SA01)
