MANOKWARI, SURYA ARFAK – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 menjadi momentum untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui peningkatan fasilitas pelayanan, layanan rujukan, sumber daya manusia kesehatan, serta pembiayaan yang memadai dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan dalam amanat tertulis yang dibacakan Bupati Manokwari, Hermus Indou, pada upacara peringatan HKN ke-62, Kamis (12/11).
Dalam amanatnya, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa pencegahan penyakit harus menjadi prioritas. Namun, upaya pencegahan perlu didukung layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan lengkap agar masyarakat yang membutuhkan pengobatan mengetahui ke mana harus mendapatkan pelayanan.
Prioritas pertama adalah penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas. Pemerintah merencanakan pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru serta renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas yang telah beroperasi. Fasilitas tersebut akan dilengkapi alat kesehatan dan laboratorium standar agar pemeriksaan dasar semakin mudah diakses masyarakat.
Kedua, penguatan layanan rujukan melalui rumah sakit umum daerah (RSUD). Pemerintah menargetkan peningkatan kelas enam RSUD dari kelas D menjadi kelas C, terutama di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang sulit, termasuk Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kepulauan Anambas, Pulau Taliabu, dan Raja Ampat. Dari target pembangunan tersebut, sebanyak 21 RSUD telah selesai dibangun dan beroperasi melayani masyarakat.
Penguatan layanan rujukan ini diharapkan memudahkan ibu hamil dengan komplikasi persalinan serta pasien penyakit jantung dan stroke memperoleh penanganan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota besar.
Ketiga, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa fasilitas dan peralatan medis tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa dukungan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memadai.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggaraan Utama (RSPPU), yang memungkinkan dokter menempuh pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Tahun ini pemerintah menargetkan pembukaan 61 program studi dokter spesialis dengan 17 jenis spesialisasi di 55 RSPPU. Sebanyak 31 program studi di antaranya telah memperoleh izin operasional.
Saat ini, sebanyak 221 dokter telah memulai pendidikan spesialis melalui program tersebut, dengan prioritas bagi putra-putri daerah agar dapat kembali mengabdi di daerah asal. Pemerintah juga memperkuat pemerataan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus terhadap lebih dari 3.600 tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas wilayah terpencil serta penyaluran lebih dari 4.500 beasiswa sejak 2024.
Keempat, penguatan pembiayaan kesehatan yang memadai, adil, dan efisien. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini telah mencakup 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.
Cakupan tersebut perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas sekaligus perlindungan finansial ketika membutuhkan pelayanan medis.
Melalui empat prioritas tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, merata, dan mudah diakses, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (SA01)
