MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh sekolah di daerah ini menerima dan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah sekolah yang belum menerima MBG. Namun ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan berasal dari pihak sekolah, melainkan dari orangtua siswa.
“Bukan sekolah yang menolak, tapi orangtua murid bersepakat dan menyampaikan kepada sekolah untuk tidak menerima MBG. Jadi bukan dari sekolah atau guru-guru, tapi dari orangtua,” jelas Mugiyono, usai membuka Rakernis Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Senin (17/11/2025).
Ia meminta para kepala sekolah untuk lebih intens berkoordinasi dengan orangtua siswa guna memberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat program tersebut.
“Tadi kami sudah sampaikan kepada sekolah agar berkoordinasi baik dengan orangtua murid agar mereka tidak menolak MBG, karena ini PSN Pak Presiden Prabowo. Dan tahun depan anggarannya jauh lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, manfaat program jauh lebih besar ketimbang potensi kekurangannya. “Mungkin ada satu atau dua kasus, tapi tidak terlalu parah. Di Manokwari juga sedikit sekali. Karena itu, sekolah sebisa mungkin menerimanya karena program ini cukup bagus; anak-anak kita bisa dapat makan siang gratis,” ujar Mugiyono.
Dari data sementara, sekolah yang menolak MBG didominasi oleh jenjang SD, selain beberapa PAUD. “Yang menolak itu SMP dan SD, kebanyakan SD. Ada juga PAUD yang menolak ada dua, sementara PAUD yang belum terima ada sekitar 40-an. Kalau SMA semuanya menerima,” jelasnya.
Mugiyono menegaskan bahwa pelaksana teknis program adalah Badan Gizi Nasional (BGN), sementara pemerintah daerah berperan sebagai mitra yang mendorong sekolah-sekolah agar turut berpartisipasi penuh.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Pardjiyanti, menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan pendekatan, sosialisasi, dan edukasi kepada sekolah-sekolah yang belum menerima MBG.
“Kita berusaha melakukan edukasi agar sekolah yang belum menerima atau sekolah yang orangtua siswanya menolak MBG untuk bisa menerimanya, karena ini sangat penting bagi peningkatan kecerdasan anak-anak,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa penolakan MBG paling banyak terjadi di sejumlah SD di Distrik Warmare dan Prafi. Total ada sekitar 10 sekolah yang masih menolak.
“Kecerdasan anak juga ditunjang oleh makanan yang bergizi. Karena itu, melalui Rakernis ini kami memberikan edukasi kepada para kepala sekolah bagaimana meyakinkan orangtua siswa akan pentingnya MBG,” kata Pardjiyanti.
Ia menegaskan bahwa adanya kendala di lapangan tidak boleh membuat upaya pemerintah daerah terhenti.
“Kendala yang ada di sekolah atau di masyarakat bukan membuat kita mundur, tapi menjadi pemantik agar kita semakin berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi atas kendala-kendala itu,” tegasnya.
Pemerintah berharap edukasi yang berkelanjutan dapat membuat seluruh sekolah di Manokwari siap menerima dan menjalankan MBG demi peningkatan kualitas gizi dan kecerdasan generasi muda. (SA01)
