MANOKWARI, SURYA ARFAK – DPRK Manokwari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manokwari Tahun 2025, Rabu (5/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, serta dihadiri Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekda Manokwari Yan Ayomi, dan pimpinan perangkat daerah.
Jhoni Muid mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRK bertujuan mengarahkan pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Poin-poin strategis yang kami serahkan hari ini bukanlah daftar kritik tanpa dasar, melainkan rangkuman solusi dan arahan perbaikan,” katanya.
Ia menjelaskan, rekomendasi DPRK mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban umum, pertanian, lingkungan hidup, pariwisata, hingga tata kelola pemerintahan.
Di bidang pendidikan, DPRK mendorong percepatan revitalisasi sekolah dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Sementara di sektor kesehatan, DPRK menekankan pentingnya pemenuhan tenaga medis, penyelesaian pembangunan rumah sakit daerah, peningkatan fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan, serta pemberian insentif kepada tenaga kesehatan.
Untuk sektor infrastruktur, DPRK merekomendasikan pembangunan jalan, drainase, talud, pengendalian banjir, serta peningkatan sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, DPRK juga mendorong penguatan tata kelola dana kampung, pengembangan ekonomi desa, peningkatan kesejahteraan petani, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pengembangan sektor pariwisata, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Menurut Jhoni, seluruh rekomendasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono menyatakan bahwa seluruh rekomendasi DPRK akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan pada masa mendatang.
“Kami yakin hasil yang dicapai melalui persidangan ini akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan,” ujarnya.
Mugiyono juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK, khususnya panitia khusus (Pansus), yang telah bekerja menyusun rekomendasi tersebut. (SA01)
