Dinsos Manokwari dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan Tata Cara Reaktivasi PBI JK

MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Sosial Kabupaten Manokwari bersinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari menyelenggarakan sosialisasi tata cara reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis menyikapi penonaktifan kepesertaan PBI JK berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Nomor 03/HUK/2026. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari beserta jajaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta para pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi ruang penyamaan persepsi, pemantapan prosedur, sekaligus percepatan langkah teknis dalam proses reaktivasi peserta.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari menyamakan pemahaman mengenai mekanisme verifikasi dan validasi data, alur pengajuan reaktivasi, hingga strategi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, S.STP, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan nasional.

“Kami berkomitmen memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan perlindungan melalui program jaminan kesehatan. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, menyatukan langkah, serta mempercepat proses reaktivasi PBI JK secara tepat sasaran dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Toni Adrian Watimena, menekankan pentingnya proteksi peserta melalui validasi data berkelanjutan dan koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.

“Perlindungan terhadap peserta menjadi prioritas utama. Karena itu, diperlukan langkah proteksi yang kuat melalui pemutakhiran data dan kolaborasi lintas sektor, agar proses reaktivasi berjalan efektif dan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara berkesinambungan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman seluruh pihak sehingga proses reaktivasi peserta PBI JK di Kabupaten Manokwari dapat terlaksana secara optimal, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *