MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari Hermus Indou memaparkan dasar argumentasi Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan Program Pendidikan Gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi dibangun atas pertimbangan filosofis, konstitusional, sosial, ekonomi dan pembangunan.
Hal itu disampaikan Hermus saat bersama Wakil Bupati Manokwari Mugiyono melaunching Program Pendidikan Gratis di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Sabtu (3/10).
Hermus menjelaskan, argumentasi pertama adalah pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Konstitusi menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental sehingga pemerintah berkewajiban memastikan hak tersebut dapat diperoleh masyarakat.
“Kalau ini kita tidak lakukan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan pelanggaran terhadap dua hal, yaitu melakukan pelanggaran konstitusi dan secara sosial kita sedang melanggar hak-hak dari anak-anak kita yang sedang bersekolah atau ingin bersekolah,” kata Hermus.
Kedua, pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Menurut Hermus, penyelenggaraan pendidikan juga mendapatkan dukungan dari berbagai sumber pendanaan sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan pembiayaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi kalau kita sudah mendapatkan pembiayaan dari sejumlah sumber pendanaan, apabila tidak kita gratiskan pendidikan bagi masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan yang besar bagi kita. Uang pendidikan itu dikemanakan?” ujarnya.
Argumentasi ketiga, lanjut Hermus, kemiskinan tidak boleh diwariskan melalui keterbatasan akses pendidikan. Ia mengakui kemampuan ekonomi setiap keluarga di Kabupaten Manokwari berbeda, sehingga terdapat keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak dan ada pula yang menghadapi keterbatasan.
“Karena itu, kita pastikan mereka yang tidak mampu, ayo kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita bantu untuk bebaskan mereka dan juga ringankan beban pendidikan yang mereka hadapi,” katanya.
Selain faktor ekonomi, Hermus menyebut kondisi geografis dan sosial Kabupaten Manokwari yang beragam juga menjadi pertimbangan. Sebagian masyarakat tinggal di wilayah perkotaan, sementara lainnya berada di kampung-kampung dengan keterbatasan infrastruktur, serta ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang belum merata.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengurangi kesenjangan tersebut agar seluruh anak di Kabupaten Manokwari memiliki akses pendidikan. “Kita berharap bahwa semua kesenjangan harus bisa kita batasi, harus kita bisa jawab dengan baik, sehingga akses pendidikan bagi anak-anak kita bisa terpenuhi semuanya,” tegas Hermus. (SA01)
