MANOKWARI, SURYA ARFAK – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari berkolaborasi dengan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Manokwari Tahun 2025 untuk memastikan mutu layanan dan efisiensi pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit tetap berjalan secara berkelanjutan.
Pertemuan yang digelar di Manokwari, Senin (24/11/2025), ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat serta organisasi profesi kesehatan, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Ketua TKMKB Cabang Manokwari, dr. Lussy Natalia Hendrik, Sp.S., M.Biomed, menegaskan bahwa pengendalian mutu dan biaya bukan upaya untuk menurunkan kualitas layanan kesehatan, tetapi memperkuat kolaborasi antar pihak agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Melalui pertemuan hari ini, kami berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan sehingga rekomendasi yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama dan dapat kami tindaklanjuti. BPJS Kesehatan diharapkan menjadi wadah koordinasi dalam mendorong perbaikan mutu pelayanan di rumah sakit agar kasus-kasus serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi yang disusun akan menjadi catatan penting dan disampaikan kepada pihak rumah sakit sebagai dasar perbaikan pelayanan ke depan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir. Menurutnya, kehadiran dan kontribusi aktif berbagai organisasi profesi mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Papua Barat.
“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pihak, khususnya tim TKMKB Cabang Manokwari dari berbagai organisasi profesi. Keberhasilan program JKN merupakan hasil sinergi bersama. Melalui peran TKMKB, pengendalian pembiayaan diperkuat agar tepat sasaran, sekaligus memastikan mutu pelayanan tetap terjaga secara konsisten,” terangnya.
Dwi menilai bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan peningkatan mutu layanan, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan merata di Papua Barat.
“Kami berharap pelaksanaan program JKN dapat berjalan secara efektif dan efisien. Program JKN merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan apabila terjadi ketidaksesuaian. Komitmen ini penting untuk menjaga kesinambungan program JKN sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada peserta tetap terjaga dengan baik,” tutupnya. (SA01)
