MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemkab Manokwari mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
Hal itu dilakukan mengingat dua sektor tersebut merupakan layanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan layanan dasar yang wajib, sehingga sebagian terbesar alokasi anggaran pemerintah diarahkan untuk menopang kedua sektor tersebut.
Namun demikian, Pemkab Manokwari menyadari bahwa layanan kedua jenis layanan dasar dasar tersebut belum maksimal.
“Ketimpangan antar-wilayah dari sisi kuantitas maupun kualitas menjadi problem utama, sehingga menimbukan biaya tinggi dan layanan yang tidak optimal,” ujar Hermus, menanggapi pemandangan umum fraksi Nasional Bersatu dan Golongan Karya dalam rapat paripurna DPRK Manokwari, Rabu (27/8/2025).
Untuk itu, kata Hermus, Pemkab Manokwari di tahun 2025 telah mencanangkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah.
“Dengan program strategis tersebut diharapkan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilaksanakan lebih optimal dan komprehensif sembari melakukan penguatan dan perbaikan infrastruktur,” katanya.
Dari sisi regulasi, lanjut Hermus, Pemkab Manokwari membutuhkan sejumlah payung hukum berupa Perda antara lain Rencana Induk Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan yang berafiliasi dengan RPJMD dan RPJPD sebagai arah pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan tersebut perlu didukung dengan kemauan politik yang kuat serta kapasitas fiskal yang cukup agar layanan dasar dimaksud menjadi optimal,” tandasnya.
Sebelumnya, fraksi Nasional Bersatu dan Golongan Karya mengharapkan Pemkab Manokwari agar anggaran belanja daerah lebih diarahkan pada program yang menyentung langsung kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran. (SA01)
