MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menghadapi tantangan yang lebih berat pada tahun 2026. Tantangan tersebut bahkan dua kali lipat dibandingkan tahun 2025, seiring adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp200 miliar.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan APBD Kabupaten Manokwari. Namun, pada tahun 2026, kebijakan efisiensi tersebut diberlakukan lebih besar lagi.
“Secara keseluruhan terdapat pemangkasan transfer ke daerah hampir Rp200 miliar. Ini tidak mengagetkan karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kita sebagai bagian dari pemerintah wajib mengikuti dan melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan pusat,” ujar Hermus pada apel perdana tahun 2026, Rabu (07/01/2026).
Ia menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi, seluruh jajaran pemerintah daerah harus menyatukan komitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Mari kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan di tengah keterbatasan. Walaupun anggaran dipangkas, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh pudar dan harus tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Hermus mengakui, pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat lagi dibiayai oleh Pemkab Manokwari. Kondisi ini bukan disengaja, melainkan akibat keterbatasan fiskal.
“Jika dipertahankan tidak bisa dibiayai, sementara jika tidak dipertahankan bisa menimbulkan polemik. Ini situasi yang sulit,” jelasnya.
Terkait keberadaan tenaga honorer, Hermus menyebut kondisi tersebut ibarat buah simalakama karena sulit dibiayai pada tahun 2026. Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama pemerintah daerah akan membahas dan menentukan formula terbaik.
“Hasil pembahasan itu nantinya akan dituangkan secara resmi dalam keputusan pemerintah daerah,” katanya.
Hermus pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak menyenangkan, namun harus diambil secara rasional demi menyelamatkan kondisi keuangan daerah.
“Saya harap ini bisa dilihat dengan pikiran jernih dan hati yang baik, tanpa saling menyalahkan,” tutupnya.
(SA01)
