MANOKWARI, SURYA ARFAK – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut kebutuhan bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 3.000 penerima manfaat Menu Beragam dan Gizi (MBG) di Papua Barat membuka peluang ekonomi besar bagi masyarakat lokal.
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusty Yudha, menjelaskan bahwa skala kebutuhan pangan dalam program MBG sangat besar dan dapat menyerap hasil pertanian, peternakan, serta perikanan dari masyarakat sekitar dapur layanan.
“SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat MBG rata-rata membutuhkan 2,5 ton beras per bulan atau sekitar 200–225 kilogram per hari. Untuk protein, dibutuhkan 2,6 ton ayam per bulan dan 26.400 butir telur, serta 1.300 bungkus tempe dan ratusan kilogram sayuran,” ujar Gusty pada sosialisasi MBG bersama anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, di Manokwari, Jumat (14/11/2025).
Ia mengatakan tingginya kebutuhan tersebut merupakan peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan koperasi lokal untuk memasok bahan pangan secara rutin dan berkelanjutan.
“Potensi ekonominya besar. Kami mendorong masyarakat yang dulu berhenti bertani atau beternak agar kembali aktif, karena kebutuhan dapur SPPG sangat tinggi. Kalau hanya bergantung pada pasokan dari luar, kita khawatir terjadi krisis bahan makanan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa suplai bahan pangan harus dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau BUMDes, karena SPPG tidak dapat membeli dalam jumlah kecil.
“Warga bisa berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes. Bahan makanan dikumpulkan dulu, lalu disetor ke dapur SPPG dalam partai besar,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program MBG.
“Yang menerima MBG adalah anak-anak kita sendiri. Jika ada hal-hal negatif dalam penyaluran, segera dilaporkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menegaskan bahwa peluang ekonomi dari MBG harus dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat Papua Barat. Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak menerima makanan bergizi, tetapi juga mendorong kemandirian pangan daerah.
“Program MBG ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi petani, peternak, dan UMKM lokal. Jangan biarkan peluang ini diambil oleh pemasok dari luar. Masyarakat Papua Barat harus menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Obet juga meminta pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi kerja sama antara SPPG dan pelaku usaha lokal agar suplai pangan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Pemda perlu memastikan adanya pembinaan dan pendampingan bagi koperasi, BUMDes, dan kelompok tani agar mereka mampu memenuhi kebutuhan SPPG. Ini kesempatan besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Obet.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal. (SA01)
