MANOKWARI, SURYA ARFAK – Kementerian Kesehatan RI meminta pemerintah daerah di Papua Barat untuk menggencarkan sosialisasi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) karena capaian pemanfaatan program tersebut masih rendah dibandingkan provinsi lain secara nasional.
Perwakilan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI, dr. Pramutia Haryati Harirama, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan CKG meski informasi tersebut telah disampaikan melalui berbagai kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
“Masih banyak peserta sosialisasi Germas yang belum tahu bahwa ada program cek kesehatan gratis di puskesmas. Lewat sosialisasi ini kami ingin memastikan masyarakat memahami bahwa CKG bisa diperoleh secara gratis di seluruh puskesmas,” kata Pramutia dalam kegiatan sosialisasi bersama anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, di Manokwari, Jumat (14/11/2025).
Pramutia berharap pemerintah daerah di Papua Barat, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, hingga kelurahan, termasuk para tokoh adat dan tokoh agama, turut aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
“Papua Barat secara nasional masih rendah capaian CKG. Karena itu, kita perlu bersama-sama meningkatkan sosialisasi melalui pemerintah daerah, petugas kesehatan, pemuka adat, dan pemuka agama,” ujarnya.
Menurut dia, sosialisasi dan promosi CKG merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk Diskominfo, agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Pramutia menegaskan bahwa CKG bukan sekadar program kesehatan, melainkan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI yang menuntut keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Selain sosialisasi, Kemenkes juga memberikan dukungan berupa penyediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) bagi puskesmas. Namun ia mengingatkan agar pemerintah daerah proaktif mengajukan usulan kebutuhan sesuai kondisi di lapangan.
“Kami menyediakan alat kesehatan dan BMHP, tetapi daerah harus proaktif mengusulkan karena mereka yang mengetahui kebutuhan sebenarnya,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa melalui transformasi layanan primer, Kemenkes ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa puskesmas bukan hanya tempat untuk berobat ketika sakit, melainkan tempat melakukan pencegahan penyakit.
“Mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Masyarakat diharapkan datang ke puskesmas minimal setahun sekali untuk pemeriksaan kesehatan sebagai deteksi dini,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menyatakan bahwa program CKG merupakan langkah penting pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Barat. Namun masih banyak warga yang belum memahami cara mendapatkan layanan ini, sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan sosialisasi.
“Program ini sangat penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit seperti TBC dan HIV/AIDS, sehingga pemerintah bisa segera melakukan tindakan pencegahan dan penanganan,” ujar Obet.
Ia menegaskan bahwa CKG tidak hanya untuk pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat.
“Selain untuk mendeteksi penyakit, program ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan menjalani pola hidup sehat,” katanya. (SA01)
