MANOKWARI, SURYA ARFAK — Angka prevalensi stunting di Kabupaten Manokwari menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2022. Meski demikian, berbagai langkah strategis terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari untuk menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Manokwari, Adolfince Persila Orisoe, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Manokwari menurun tajam dari 36,604 persen pada tahun 2022 menjadi 23,59 persen pada tahun 2024.
“Pada tahun 2023, angka prevalensi stunting tidak terbaca atau N/A. Namun tren penurunan pada 2024 menunjukkan adanya kemajuan nyata dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah,” jelas Adolfince dalam kegiatan sosialisasi bersama anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, Kamis (13/11/2025).
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM) tahun 2025, jumlah sasaran balita di Manokwari mencapai 14.533 anak, dengan 694 balita stunting (10,3 persen) dari total 6.720 balita yang telah diukur per Februari 2025.
Sementara itu, hasil pemutakhiran data PK-24 menunjukkan terdapat 4.039 keluarga berisiko stunting (18,56 persen) dari total 21.764 keluarga yang terdata di kabupaten tersebut.
Untuk menekan angka stunting, Pemkab Manokwari meluncurkan program Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini menargetkan 389 anak di bawah dua tahun (baduta) yang tersebar di sembilan distrik.
Rinciannya antara lain distrik Manokwari Barat 28 baduta, Manokwari Selatan 37 baduta, Manokwari Timur 15 baduta, Manokwari Utara 10 baduta, Masni 193 baduta, Prafi 16 baduta, Sidey 18 baduta, Tanah Rubuh 4 baduta, dan Warmare 68 baduta.
Melalui program Genting ini, pemerintah daerah berharap peran aktif masyarakat dan dunia usaha dapat mendukung percepatan penurunan stunting, terutama bagi anak-anak di bawah dua tahun yang membutuhkan asupan gizi optimal.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Manokwari dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua dan komunitas.
“Penurunan angka stunting ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Keluarga sebagai lingkungan pertama anak harus mendapatkan pendampingan agar pola asuh dan pola makan yang diterapkan benar-benar mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Menurutnya, Komisi IX DPR RI akan terus mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi serta kesejahteraan keluarga di daerah. (SA01)
