MANOKWARI, SURYA ARFAK – Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan PDI Perjuangan mendukung langkah Bupati Manokwari untuk menertibkan tambang emas ilegal Wasirawi dan mempercepat Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh kepada Bupati Manokwari dalam upaya menertibkan tambang ilegal di Wasirawi,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari, Haryono May.
Menurut Haryono, fraksi Golkar menilai langkah yang sudah dilakukan Bupati Manokwari dan Polda Papua Barat serta Polresta Manokwari untuk penegakan hukum, menjaga lingkungan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat lokal, daerah, dan seluruh rakyat Indonesia.
Fraksi Golkar mendorong agar pengelolaan tambang dilakukan secara sah dan teratur, sehingga dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara, daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat di sekitar lokasi tambang.
“Dengan demikian, penertiban tambang ilegal Wasirawi tidak hanya memperkuat kewibawaan pemerintah tapi juga menghadirkan kesejahteraan yang adil,” tukas Haryono.
Dukungan juga diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRK Manokwari. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sergius Nuham, mengatakan bahwa dalam upaya terobosan pencapaian pendapatan asli daerah, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi setinggi-tingginya langkah preventif Bupati Manokwari dalam mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah yang saat ini hilang karena aktivitas pertambangan di kawasan Wasirawi yang menjadi lokasi maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal.
“Kegiatan itu dilakukan tanpa izin resmi, menggunakan alat berat, dan merusak ekologi kawasan hutan lindung. Kami mendukung upaya Bupati Manokwari dalam memperjuangkan percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi daerah, menurut Sergi, DPRK memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa proses legalisasi tersebut tidak hanya berjalan sesuai koridor hukum, tetapi juga berpihak kepada kepentingan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawal kebijakan formal seperti penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penyusunan peraturan daerah, serta advokasi ke tingkat provinsi dan nasional.
“Termasuk dalam urusan perubahan status kawasan hutan atau penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tukasnya.
Dukungan yang sama juga diberikan oleh fraksi Gabungan yang terdiri fraksi Gerindra dan Nasional Bersatu. (SA01)
