MANOKWARI, SURYA ARFAK – Musrenbang RKPD dan Otsus serta Forum Perangkat Daerah Papua Barat bukan akhir dari proses perencanaan tapi justru awal dari komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan yang telah dibahas bersama menjadi sesuatu yang nyata, berdampak, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua Barat.
“Sejalan dengan semangat Otsus, maka diharapkan kerangka pembangunan Papua Barat menjiwai paradigma pembangunan khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang mengarah pada penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, saat menutup Musrenbang tersebut, Selasa (20/5/2025).
Wagub Lakotani berharap hasil penajaman dan pemantapan yang telah disepakati dan dituangkan dalam dokumen RKPD 2026 menjadi materi pokok dalam penyusunan kebijakan umum anggaran 2026 terutama dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan provinsi Papua Barat 2026.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten, DPRP dan MRPB, serta seluruh pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi hasil Musrenbang, sehingga pembangunan yang diharapkan berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Menurut Lakotani, saat ini dibangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan partisipatif. Sebab tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa kebersamaan.
“Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh pada prinsip satu hati satu saudara dalam rangka menjalankan pembangunan yang berpihak pada masyarakat dan kemajuan Papua Barat,” katanya.
Lakotani lalu berterima kasih kepada Bappeda Papua Barat yang telah bekerja keras dan memfasilitasi Musrenbang dengan baik.
Terima kasih juga disampaikan Lakotani kepada seluruh peserta dan semua pihak yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi aktif dalam melengkapi dan memantapkan Musrenbang baik langsung maupun tidak langsung untuk kemajuan Papua Barat. (SA01)
