MANOKWARI, suryaarfak.com – Aksi demo damai Aliansi Honorer Nasional Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 sebelumnya nampak berbuntut panjang hingga diwarnai laporan polisi. Kondisi tersebut menjadi perbincangan hangat dan konsumsi publik.
Sesuai informasi yang dihimpun pasca-aksi 14 Mei lalu, Kepala Biro Umum Setda Papua Barat, Dr. Origenes Ijie,S.E.,MM, menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi di SPKT Mapolresta Manokwari, Kamis (15/5/2025).
Menindaklanjuti hal tersebut, pada Jumat, 16 Mei 2025, Aliansi Honorer Nasional Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 Papua Barat berinisiatif melakukan pendekatan dan telah menemui langsung Karo Umum di ruang kerjanya untuk menjalin komunikasi yang baik guna mencari solusi penyelesaian.
Setelah kurang lebih tiga jam, komunikasi yang terbangun antara perwakilan koordinator Honorer dan Kepala Biro Umum akhirnya mendapatkan titik temu.
Saat dikonfirmasi usai pertemuan, Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat, Benjamin A. Worabay, menuturkan bahwa proses yang telah terjadi sebelumnya merupakan dampak dari sebab akibat, dalam tanda kutip AHN dan Forum Honorer 1.002 Papua Barat berdiri secara independen memastikan tidak ada intervensi pihak manapun, atas dasar jabatan maupun kepentingan yang bisa berdampak atau mengganggu tahap pemberkasan di BKD.
Pihaknya juga resmi mencabut tuntutan yang dijabarkan dalam beberapa poin saat aksi kemarin.
“Dampak aksi ada laporan polisi dan kami sudah koordinasi dengan Pak Kepala Biro Umum untuk klarifikasi dan beliau bersedia untuk mencabut laporan tersebut, sehingga selesai. Atas nama Aliansi kami menyampaikan terima kasih dan dan permohonan maaf kepada Bapak Origenes Ijie sebagai Karo Umum dan dengan resmi mencabut tuntutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi kemarin tidak ada kepentingan khusus untuk menyerang individu ataupun jabatan seseorang tetapi murni perjuangan aspirasi menghindari potensi adanya susupan data di luar 1.002 orang honorer yang telah disetujui melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat.
“Hari ini laporan polisi ada indikasi oknum mengatasnamakan dan provokasi dari aliansi tidak tahu itu kami berjalan sesuai koridor karena jangan sampai teman-teman ini menjadi korban dan ada susupan di luar 1002. Karo Umum sudah respon baik dan menyatakan itu urusan pemerintah dan keputusan Gubernur,” tambahnya.
Wakil Ketua AHN Papua Barat, Novri Mariawasi, menjelaskan bahwa Karo Umum juga mengapresiasi dan sepakat bahwa perjuangan dilakukan honorer demi kepentingan banyak orang.
Akan tetapi perlu digarisbawahi data yang telah ditetapkan dan disetujui hendaknya tidak ada pihak manapun yang mengintervensi karena bakal menimbulkan masalah di kemudian hari.
Berkaitan dengan provokator adanya dugaan aksi honorer turut ditunggangi oknum tertentu dibantah keras. Perjuangan honorer murni, tidak diboncengi oleh susupan kepentingan entah politik, birokrasi, maupun jabatan.
Ia meminta kepada Gubernur Papua Barat sebagai pembina kepegawaian memberikan pengawasan ketat terhadap jalannya tahapan 1.002 honorer, sehingga tidak mencoreng nama daerah maupun nasib para honorer.
“Terkait persoalan Karo Umum sampaikan pertemuan sebagai anak selanjutnya akan meminta kuasa hukum untuk menarik bagian ini,” terangnya. (***/SA01)
