MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, meminta Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberikan perhatian dan memfasilitasi kementerian terkait untuk menormalisasi Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026 serta mengoptimalkan alokasi TKD 2027. Permintaan itu disampaikan Hermus saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, Selasa (1/9).
Dalam pertemuan tersebut, Hermus didampingi Anggota DPR RI Yan Mandenas dan pimpinan perangkat daerah terkait. Sejumlah usulan strategis disampaikan, mulai dari penertiban tambang ilegal, pembangunan infrastruktur ibu kota Provinsi Papua Barat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Hermus mengatakan aktivitas tambang ilegal di wilayah Wasirawi hingga kini belum menemukan solusi konkret. Dampaknya telah merusak sektor pertanian secara masif, termasuk mencemari dan menyebabkan sistem sawah berundak (terracing) mengalami kerusakan, sehingga mengancam ketahanan pangan daerah.
Karena itu, ia meminta ketegasan pemerintah pusat untuk melakukan penertiban, penegakan hukum, sekaligus pemulihan lingkungan di Wasirawi. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat agar dapat ditangani secara menyeluruh.
Di bidang infrastruktur strategis, Pemkab Manokwari mengusulkan pembangunan dan pengembangan RSUD Manokwari, Pasar Raya/Induk Wosi, Jembatan Peperangan Prabowo 1969 di Teluk Sawaibu, serta Gelora Prabowo International Sport Center. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperkuat fungsi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
Untuk konektivitas perkotaan, Pemkab Manokwari juga merencanakan pembangunan jembatan layang (flyover) guna mengurai potensi kemacetan sekaligus mendukung modernisasi kota. Sementara Pasar Raya/Induk Wosi didorong untuk dipercepat pembangunannya sebagai pusat perdagangan dan penggerak perekonomian masyarakat.
Di sektor olahraga, pembangunan Gelora Prabowo International Sport Center diharapkan memperkuat kesiapan Manokwari menjadi pusat olahraga di kawasan Indonesia Timur. Infrastruktur tersebut juga diproyeksikan mendukung upaya Manokwari menjadi tuan rumah PON dan kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional pada masa mendatang.
Sementara di sektor kesehatan, Hermus mendorong peningkatan kapasitas RSUD Manokwari karena saat ini pelayanan kesehatan masih banyak bertumpu pada rumah sakit tersebut. Pemkab berharap pemerintah pusat mendukung peningkatan secara menyeluruh atau pembangunan rumah sakit baru agar Manokwari mampu menjadi hub kesehatan regional Papua Barat.
Untuk pendidikan, Pemkab Manokwari mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemkab telah menyiapkan lahan dalam kondisi clean and clear dan meminta dukungan APBN untuk memulai pembangunan fisik sekolah.
Hermus juga menyampaikan kebutuhan penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah berharap dukungan pusat dapat memperluas program pemberdayaan UMKM sehingga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan perekonomian daerah.
Dalam pertemuan itu, seluruh usulan pembangunan dan kebutuhan pembiayaan tersebut akan dikawal melalui sinkronisasi dokumen serta pengawalan TKD. Pemkab Manokwari akan segera melengkapi dokumen teknis untuk diserahkan kepada KSP dan DPR RI agar dapat menjadi bahan pengawalan anggaran di tingkat pusat.
Hermus berharap fasilitasi KSP dan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai kebutuhan strategis Manokwari, sekaligus memastikan normalisasi TKD 2026 dan optimalisasi TKD 2027 dapat mendukung percepatan pembangunan serta penguatan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. (SA01)
