MANOKWARI, SURYA ARFAK – Anggota DPR Papua Barat, Nakeus Muid, SH, meminta Pemprov Papua Barat menyediakan anggaran untuk membantu Pemkab Manokwari menata Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Manokwari harus mencerminkan citra dan wajah Provinsi Papua Barat.
“Saya berharap Pemprov Papua Barat jangan lihat sebelah mata, tapi bagaimana keseriusan membantu Pemkab Manokwari karena Provinsi Papua Barat ada di Kabupaten Manokwari dan wajah Papua Barat ada di Kabupaten Manokwari. Jadi provinsi ini kalau tidak kelola rumahnya sendiri, bagaimana harus lihat rumah dan dapur sendiri dulu, baru ke yang lain,” kata Nakeus, Selasa (1/9).
Nakeus mengatakan, selama ini masyarakat Manokwari, termasuk pegawai Pemprov Papua Barat, masih menghadapi persoalan kemacetan, terutama mulai dari pertigaan Sinar Suri hingga kawasan Arfai.
“Kita lihat pegawai dari Pemprov ke kantor dan pulang kantor selalu kena macet sepanjang jalan itu, sehingga bagaimana pemerintah provinsi lihat dan benahi rumahnya dulu,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta Pemprov Papua Barat menjadikan penataan Manokwari sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, pembangunan di ibu kota provinsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Manokwari, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah provinsi.
“Bangun dulu di Manokwari. Kita tata dulu Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Papua Barat ini ada di Manokwari, jadi bagaimana untuk dia harus lihat program prioritas di Kabupaten Manokwari,” tegasnya.
Nakeus juga meminta Pemprov Papua Barat bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemkab Manokwari untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Manokwari sebagai ibu kota provinsi, mulai dari infrastruktur jalan, pasar, hingga persoalan sampah.
Menurutnya, persoalan sampah harus menjadi perhatian bersama karena pegawai Pemprov Papua Barat juga banyak yang tinggal di Kabupaten Manokwari. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan pegawai pemerintah provinsi turut berkontribusi terhadap produksi sampah di daerah tersebut.
“Karena kita pegawai di provinsi ada tinggal di Kabupaten Manokwari. Jadi sampah ini dari mana, dari Pemprov Papua Barat juga menyumbang sampah di Manokwari. Sementara Pemkab Manokwari melihat semua masyarakat termasuk pegawai provinsi yang tinggal di Manokwari,” katanya.
Selain sampah dan jalan, Nakeus menilai pembangunan pasar perlu menjadi perhatian karena pasar di Manokwari memiliki fungsi strategis bagi perputaran ekonomi masyarakat. Pasar Wosi, misalnya, tidak hanya melayani masyarakat Manokwari, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dari sejumlah kabupaten lain.
“Pasar di Manokwari ini melayani masyarakat dari beberapa kabupaten seperti Pegaf, Mansel, Bintuni, semua turun di Pasar Wosi. Jadi bagaimana pemerintah provinsi menanggapi ini serius dan saling bekerja sama dengan Pemkab untuk selesaikan program-program ini,” ujarnya.
Dia juga meminta dukungan Pemprov Papua Barat terhadap pengembangan Bandara Rendani sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung posisi Manokwari sebagai ibu kota provinsi.
“Turunkan anggaran yang besar di provinsi, bantu Kabupaten Manokwari. Kita lihat dan benahi dulu rumah kita, baru lihat ke yang lain,” tegas Nakeus.
Ia berharap ke depan terdapat program nyata Pemprov Papua Barat yang diarahkan untuk membantu menyelesaikan program prioritas di Kabupaten Manokwari. Menurutnya, pembangunan ibu kota provinsi harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah provinsi.
“Masa kita seperti ini terus dari tahun ke tahun? Bagaimana tidak ada program yang diturunkan ke Kabupaten Manokwari untuk kita bantu program prioritas, baru kita katakan ini dari program Pemprov Papua Barat,” pungkasnya.(SA01)
