MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, bertandang ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan bertemu Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, Selasa (1/9). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Manokwari.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Anggota DPR RI Yan Mandenas dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manokwari itu, Hermus menyampaikan persoalan tambang ilegal, pembangunan infrastruktur dan konektivitas kota, peningkatan RSUD Manokwari, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Terkait aktivitas tambang ilegal di wilayah Wasirawi, Hermus mengatakan hingga kini belum ditemukan solusi konkret. Aktivitas tersebut dinilai telah memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian dan mengancam ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, sistem sawah berundak atau terracing di Manokwari terdampak pencemaran akibat aktivitas tambang ilegal hingga mengalami kerusakan. Karena itu, ia meminta ketegasan pemerintah pusat untuk melakukan penertiban, penegakan hukum, sekaligus pemulihan lingkungan di wilayah Wasirawi.
Di bidang infrastruktur dan konektivitas, Pemkab Manokwari mendorong pembangunan jembatan layang (flyover) di dalam kota. Infrastruktur tersebut diproyeksikan untuk mengurai titik-titik kemacetan pada masa mendatang sekaligus mendukung modernisasi kawasan perkotaan.
Pemkab Manokwari juga mendorong percepatan dan optimalisasi pembangunan Pasar Raya/Induk Wosi yang diharapkan menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan dan penggerak perekonomian masyarakat.
Selain itu, Hermus menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur olahraga jangka panjang agar Kabupaten Manokwari memiliki kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada masa mendatang.
Di sektor kesehatan, Pemkab Manokwari mendorong peningkatan kapasitas RSUD Manokwari. Keterbatasan fasilitas kesehatan saat ini membuat pelayanan masih bertumpu pada RSUD Manokwari sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk melakukan peningkatan secara menyeluruh atau membangun rumah sakit baru.
Untuk bidang pendidikan, Pemkab Manokwari meminta dukungan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemkab telah menyiapkan lahan dalam kondisi clean and clear dan berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan APBN untuk memulai pembangunan fisik sekolah.
Sementara di sektor ekonomi, Pemkab Manokwari mendorong penguatan program pemberdayaan pelaku UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Pengembangan UMKM dinilai penting untuk membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain pengawalan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 dan sinkronisasi dokumen. Seluruh usulan pembangunan akan disusun dan diintegrasikan ke dalam usulan alokasi TKD 2027.
Pemkab Manokwari selanjutnya akan melengkapi dokumen teknis untuk diserahkan kepada Staf Kepresidenan dan DPR RI sebagai bahan pengawalan anggaran di tingkat pusat, sehingga berbagai program strategis yang dibahas dapat direalisasikan secara bertahap. (SA01)
