MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, memberikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari yang menyoroti kendala substantif serta penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jawaban tersebut disampaikan Hermus dalam rapat paripurna DPRK Manokwari, Jumat (28/8).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Manokwari Jhoni Muid didampingi tiga pimpinan DPRK. Hadir Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono, Sekda Yan Ayomi, anggota DPRK serta pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manokwari.
Hermus menjelaskan terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan perangkat daerah penghasil PAD belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah.
Pertama, perencanaan target PAD dinilai belum sepenuhnya akurat. Kondisi ini dipengaruhi kelemahan metodologi proyeksi makroekonomi daerah, karena asumsi pertumbuhan ekonomi, potensi riil di lapangan dan tren penerimaan tahun sebelumnya belum seluruhnya dihitung secara cermat dan komprehensif.
Akibatnya, proyeksi target yang ditetapkan dalam beberapa sektor cenderung melampaui kapasitas riil perekonomian daerah. Pemerintah daerah akan melakukan pembenahan agar penetapan target lebih realistis dan berbasis potensi yang tersedia.
Kedua, masih terdapat keterbatasan dalam validasi basis data. Sebagian wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya terdata dan termutakhirkan sehingga turut memengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih fluktuatif. Kondisi perekonomian pelaku usaha, terutama sektor mikro, kecil dan menengah yang belum sepenuhnya stabil, berdampak terhadap ketaatan dalam penyetoran pajak dan retribusi daerah.
Keempat, belum seluruh objek retribusi daerah dapat dioptimalkan. Keterbatasan sarana dan pengawasan langsung di lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat potensi retribusi belum seluruhnya dikelola secara maksimal.
Terkait isu kebocoran PAD, Hermus menegaskan penurunan realisasi lebih dominan disebabkan kendala teknis penagihan dan validasi data. Meski demikian, pengawasan internal terus diperketat untuk menutup celah potensi kebocoran pendapatan.
Inspektorat daerah bersama Bapenda secara berkala melakukan audit kepatuhan dan investigasi terhadap potensi kebocoran pada sektor-sektor strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
Sementara terkait evaluasi kinerja perangkat daerah, Hermus menegaskan Pemkab Manokwari telah dan akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kepala OPD penghasil PAD. Pembinaan, teguran administratif hingga penyesuaian penempatan pejabat yang berkompeten telah diterapkan agar setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pencapaian target pendapatan di sektornya masing-masing. (SA01)
