MANOKWARI, SURYA ARFAK – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat.
Pencapaian tersebut disampaikan Bupati Manokwari, melalui Wakil Bupati Mugiyono, dalam pidato pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRK Manokwari, Rabu (5/8).
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua Barat, LKPD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 berhasil memperoleh opini WTP,” kata Mugiyono.
Menurutnya, opini tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material, sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mugiyono menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRK Manokwari, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, Jhoni mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini WTP merupakan pengakuan atas penyajian laporan keuangan, tetapi belum secara otomatis mencerminkan bahwa seluruh program pembangunan telah berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia berharap capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. (SA01)
