MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di bawah kepemimpinan Yohanis Manibuy berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Teluk Bintuni dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang digelar di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/6).
Bupati Yohanis Manibuy menyampaikan bahwa capaian WTP ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.
“Ini merupakan kesempatan yang berharga. Raihan opini WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk tidak lengah dan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang berlaku.
Menurutnya, dalam penyusunan LKPD Tahun 2025 masih terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi administrasi maupun implementasi kebijakan di lapangan. Namun demikian, berbagai catatan, temuan, dan rekomendasi dari BPK RI akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah.
“Atas kerja profesional dan objektif tim auditor, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Semua masukan BPK menjadi bahan pembinaan yang sangat penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan penatausahaan keuangan daerah,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diminta untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tuntas dan tepat waktu melalui rencana aksi yang telah disepakati.
Ia berharap, capaian opini WTP ini dapat terus dipertahankan dan menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik di masa mendatang.
“Apapun hasil yang kami terima hari ini akan menjadi pijakan untuk perbaikan ke depan. Tujuan akhirnya adalah memastikan keuangan daerah dikelola secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (SA01)
