BINTUNI, SURYA ARFAK – Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Papua Barat, Prof. Dr. Roberth K.R. Hammar, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan dukungan anggaran yang adil bagi seluruh kegiatan keagamaan, termasuk Pesparani, Pesparawi, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan kegiatan serupa dari agama lainnya.
Permintaan tersebut disampaikan Prof. Hammar dalam sambutannya pada penutupan Pesparani Katolik IV Tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (10/7).
“Saya katakan ini karena biasanya kita dilihat sebelah mata soal anggaran di provinsi,” katanya.
Menurutnya, semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama juga harus tercermin dalam kebijakan penganggaran pemerintah. Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun pemerintah kabupaten memberikan perhatian yang setara kepada seluruh lembaga keagamaan yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan umat.
“Dari momen Pesparani Katolik kali ini, saya berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten setara dalam membantu LPPD, LP3KD, LPTQ, dan lembaga keagamaan lain yang menyelenggarakan kegiatan serupa. Jangan ada ketimpangan dalam pemberian bantuan,” ujarnya.
Prof. Hammar mengaku selama ini telah berupaya memperjuangkan dukungan anggaran bagi kegiatan Pesparani, namun masih menghadapi berbagai kendala.
“Saya sudah berjuang, tapi sering kali di provinsi kita kesulitan. Saya sampaikan ini supaya Pemprov Papua Barat mendengarnya, sehingga terkait toleransi kita jalan sama-sama, jangan ada yang ditinggalkan,” katanya.
Selain itu, Prof. Hammar juga meminta pemerintah kabupaten dan DPRK dari daerah yang akan mewakili Papua Barat pada Pesparani Katolik Tingkat Nasional di Manado, Sulawesi Utara, tahun depan, mulai menyiapkan dukungan anggaran sejak sekarang.
Menurutnya, kontingen Papua Barat membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar agar dapat mengikuti Pesparani Nasional secara maksimal.
“Untuk Pesparani Nasional di Manado tahun depan kita butuh anggaran minimal Rp6 miliar. Kalau kita dapat seperti itu, kabupaten-kabupaten juga aman. Tetapi kalau hanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, maka kita akan sangat kesulitan, terutama Kabupaten Fakfak yang nanti pesertanya paling banyak karena meraih banyak champions di kategori paduan suara,” ujarnya.(SA01)
