MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Provinsi Papua Barat mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut penggunaan dana hibah yang telah dikucurkan kepada seluruh cabang olahraga (cabor) di Papua Barat. Desakan itu disampaikan karena anggaran pembinaan atlet yang digelontorkan selama beberapa tahun terakhir dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap kemajuan olahraga di daerah.
Ketua Pidar Papua Barat, Jackson Kapisa, mengatakan dana hibah yang dialokasikan pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak pembinaan atlet agar mampu meningkatkan prestasi olahraga di Papua Barat.
“Karena kita tahu dana itu digunakan untuk pembinaan cabang olahraga sehingga atlet-atlet di Papua Barat dapat terus berlatih dan mengasah kemampuan sesuai dengan potensi masing-masing,” kata Jackson, Selasa (7/7).
Namun, menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak cabang olahraga yang vakum dan minim aktivitas pembinaan meski telah menerima dana hibah.
“Faktanya, banyak cabor sudah menerima dana hibah, tetapi tidak ada kegiatan yang benar-benar mendukung pembinaan atlet. Ini harus menjadi perhatian serius karena anggaran tersebut berasal dari uang negara,” ujarnya.
Karena itu, Pidar meminta aparat penegak hukum melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah seluruh cabang olahraga, termasuk sepak bola, futsal, dan cabor lainnya. Audit dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kalau dalam audit ditemukan adanya penyimpangan, maka siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Jackson mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana hibah cabang olahraga periode 2023 hingga 2026 telah direalisasikan melalui KONI Papua Barat. Namun, manfaat anggaran tersebut dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh para atlet maupun perkembangan pembinaan olahraga di daerah.
“Dana hibah dari tahun 2023 sampai 2026 sudah dicairkan melalui KONI Papua Barat. Tetapi sejauh ini belum terlihat dampak positif bagi pembinaan atlet maupun kemajuan cabang olahraga di Papua Barat,” katanya.
Ia menilai pembinaan atlet yang berkelanjutan merupakan kunci meningkatkan prestasi Papua Barat pada berbagai ajang, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Tanpa pembinaan yang baik, potensi atlet daerah dikhawatirkan tidak berkembang secara optimal.
“Papua Barat memiliki banyak atlet berbakat. Mereka membutuhkan perhatian dan pembinaan yang serius agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Selain meminta audit, Pidar juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Gubernur Papua Barat, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja KONI Papua Barat agar organisasi tersebut menjalankan fungsi pembinaan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi atlet.
“Kami berharap Gubernur segera mengevaluasi KONI Papua Barat secara objektif dan menyeluruh. Tujuannya agar organisasi ini benar-benar bekerja maksimal serta memberikan dampak positif bagi seluruh cabang olahraga dan atlet di Papua Barat,” pungkas Jackson. (SA01)
