Gubernur Papua Barat Bahas Penguatan Infrastruktur Perdagangan dengan Menteri Perdagangan

JAKARTA, SURYA ARFAK – Gubernur Papua Barat melakukan pertemuan dengan Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, guna membahas penguatan sektor perdagangan sebagai salah satu pilar penting dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat hadir bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, di antaranya Sekretaris Daerah Papua Barat Drs. Ali Baham Temonggmere, MTP; Kepala Bappeda Papua Barat Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut., M.Si; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Bondan Santoso, S.STP., M.Ec.Dev.; Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba, S.Pd., M.Pd.; Kepala Dinas Sosial Papua Barat Dr. Lasarus Indouw, SP., MM.; Inspektur Daerah Papua Barat Dr. Erwin Saragih; Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear, S.STP., M.Si.; Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat Oni Dowansiba, S.IP., MM.; serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi, SH.

Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana perdagangan di wilayah Papua Barat kepada Kementerian Perdagangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem perdagangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai pasar rakyat dan fasilitas pendukung perdagangan memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok, sarana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta instrumen pengendalian stabilitas harga di daerah.

Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana perdagangan di sejumlah kabupaten di Papua Barat masih belum memadai. Permasalahan yang dihadapi meliputi kondisi fisik bangunan pasar, sanitasi, tata kelola pasar, hingga aksesibilitas. Karena itu, dukungan dan intervensi pemerintah pusat dinilai sangat penting guna mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan di daerah.

Pembangunan sektor perdagangan di Papua Barat diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, memperkuat sistem distribusi barang, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengusulkan sejumlah program strategis kepada Kementerian Perdagangan, antara lain pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kabupaten, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas sarana pendukung perdagangan yang sehat dan tertata, serta pembangunan gudang distribusi provinsi guna mendukung kelancaran distribusi barang dan menjaga stabilitas harga di wilayah Papua Barat.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan melalui berbagai program dan kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, baik melalui pendanaan APBN, sinergi lintas kementerian/lembaga, maupun melalui skema kemitraan lainnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat sistem perdagangan di Papua Barat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *