Bupati Manokwari Minta Pemotongan DBH Otsus Papua Barat 2027 Ditinjau Kembali

MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat tahun 2027, Rabu (18/11). Ia menegaskan dana tersebut bukan sekadar bantuan dari pemerintah pusat, melainkan bagian dari hak daerah yang bersumber dari kekayaan alam Papua.

Permintaan itu disampaikan Hermus saat bersama enam bupati lainnya di Papua Barat mendampingi Gubernur Dominggus Mandacan bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, untuk membahas kebijakan pengurangan DBH Otsus tahun 2027.

Hermus mengatakan Papua tidak sedang meminta tambahan pendapatan dari negara, melainkan memperjuangkan bagian yang seharusnya diterima dari hasil sumber daya alam daerah sendiri dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami bukan meminta pendapatan lain dari negara. Ini sesuatu yang dihasilkan dari sumber daya alam kami sendiri dan kami meminta bagian kami,” tegas Hermus.

Ia mengibaratkan hasil sumber daya alam seperti makanan yang telah dimasak dan disiapkan untuk dibagikan secara adil. Menurutnya, dana Otsus yang diterima Papua selama ini tidak hanya dinikmati orang asli Papua, tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai suku yang hidup dan mencari penghidupan di Tanah Papua.

Hermus menilai Papua memiliki semangat kebersamaan dan toleransi yang kuat. Masyarakat dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya hidup berdampingan serta turut menikmati pelayanan pemerintah dan pembangunan. Bahkan, berbagai komunitas yang menggelar kegiatan di Papua juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Ia menegaskan, masyarakat Papua tidak hidup hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan memiliki filosofi berbagi dan hidup bersama. Nilai tersebut tercermin dalam Rumah Kaki Seribu, rumah tradisional masyarakat Arfak yang memiliki ruang luas dan tungku bersama sebagai simbol kebersamaan, tanpa sekat yang memisahkan kehidupan penghuninya.

Filosofi serupa, menurut Hermus, juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang menjunjung kebersamaan dan kepentingan kolektif. Karena itu, ia berharap kebijakan pengurangan DBH Otsus ditinjau kembali dan alokasi dana dikembalikan kepada provinsi agar dapat dikelola serta dibagikan kepada kabupaten sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Hermus berharap pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan terhadap Papua dengan mempertimbangkan kondisi, sejarah, serta semangat keadilan bagi masyarakat. Ia mengajak pemerintah melihat Papua tidak semata-mata melalui perhitungan logika fiskal, tetapi juga dengan hati dan nurani, sehingga kekhususan Papua tetap mendapat perhatian dalam kebijakan nasional. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *