Manokwari, SURYA ARFAK – Bupati dan Wakil Bupati Manokwari menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (14/4/2025).
Menurut Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa penyerahan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2024.
“Penyerahan ini juga merupakan tanggung jawab konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Negara,” katanya.
Penyerahan LKPD, lanjut Hermus, memiliki makna strategis antara lain merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik di mana Pemkab Manokwari telah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat secara luas.
“LKPD ini juga menjadi alat evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akan diperiksa oleh BPK untuk diberikan opini. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar dalam penyampaian kebijakan sistem dan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Hermus berharap BPK dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan konstruktif serta memberikan rekomendasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah kabupaten Manokwari.
“Kami juga dengan terbuka siap menerima semua masukan, perbaikan, dan pembelajaran institusional sebagai bagian dari upaya melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani di kabupaten Manokwari,” tandasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono, mengatakan bahwa setelah LKPD diserahkan, BPK akan segera melaksanakan pemeriksaan terinci.
“Nanti tim kami akan bertemu teman-teman di pemda selama 35 hari. karena waktunya yang mepet, sehingga hari Sabtu dan Minggu pun dihitung. Jadi Sabtu dan Minggu kalau teman-teman masih merepotkan bapak-bapak, mohon dimaklumi,” ujarnya.
Dia berharap pemeriksaan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan laporan yang berkualitas dan bermanfaat bagi Pemkab Manokwari. (SA01)
