KUPANG, SURYA ARFAK – Pemerintah Australia bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis data melalui pengembangan kapasitas, teknologi, serta tata kelola kebencanaan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, bersama Gubernur NTT, Melki Laka Lena, ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Provinsi NTT di Lasiana, Kupang, Jumat (31/7).
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat langsung hasil investasi jangka panjang Pemerintah Australia yang kini dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana.
Pusdalops-PB NTT pertama kali dibangun melalui dukungan Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDRR) pada 2015 dan kemudian diperkuat melalui Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di bidang penanggulangan bencana.
Dukungan tersebut tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur dan penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola penanggulangan bencana.
Dalam kunjungan itu, tim Pusdalops menjelaskan operasional pusat pengendalian yang berjalan selama 24 jam untuk menerima, memverifikasi, dan menganalisis informasi kebencanaan dari seluruh kabupaten/kota di NTT melalui aplikasi INATANA.
Sistem informasi kebencanaan tersebut dikembangkan oleh BPBD Provinsi NTT bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT dengan dukungan Program SIAP SIAGA.
Melalui sistem tersebut, informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam untuk diterima oleh pengambil keputusan kini dapat diproses dalam hitungan menit. Hal ini memungkinkan pemerintah melakukan respons lebih cepat, menentukan prioritas penanganan secara tepat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Selain untuk respons darurat, data yang dihimpun melalui INATANA juga dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana dan perubahan iklim. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan Portal Satu Data Provinsi NTT sehingga dapat digunakan berbagai perangkat daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menjadi urusan pemerintah. Yang paling penting adalah membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat. Karena itu, saya berharap model seperti TOP Ranger yang sudah berjalan baik di Kota Kupang dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di NTT,” kata Melki.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Australia dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT. Namun yang lebih penting, dukungan ini harus menghasilkan masyarakat yang semakin mandiri dan mampu menghadapi risiko bencana di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam bidang penanggulangan bencana.
Menurutnya, hasil kerja sama tersebut telah memberikan manfaat nyata dalam membangun sistem kebencanaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Saya bangga dapat melihat langsung hasil kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi NTT di bidang penanggulangan bencana. Menurut saya, hasilnya nyata, dan kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini agar sistem yang telah dibangun tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Brazier.
Ia menambahkan, keberhasilan penguatan sistem tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai mitra yang terlibat.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mendengar berbagai inovasi yang lahir dari dukungan Program SIAP SIAGA, di antaranya TOP Ranger dan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).
TOP Ranger merupakan kemitraan antara BPBD Kota Kupang, Grab, dan pengemudi transportasi daring yang membantu pelaporan cepat kejadian bencana. Sementara ULD-PB memperkuat tata kelola kebencanaan yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Koordinator TOP Ranger, Jefry Adulanu, mengatakan kemitraan tersebut telah menjadikan jaringan transportasi sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan bencana.
“Sebagai pengemudi kami berada di lapangan setiap hari. Melalui TOP Ranger kami dilatih melaporkan kejadian secara cepat dan terstandar sehingga informasi bisa diterima pemerintah dalam hitungan menit. Kami tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga ikut membantu melindungi masyarakat ketika bencana terjadi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Provinsi NTT, Desderdea Kanni, mengatakan dukungan Program SIAP SIAGA telah mendorong perubahan dalam pelibatan penyandang disabilitas dalam sistem penanggulangan bencana.
“Perubahan terbesar bagi kami bukan sekadar terbentuknya ULD-PB, tetapi tumbuhnya pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah mitra yang dapat berkontribusi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan membangun ketangguhan bencana,” ujarnya.
Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa investasi Australia di NTT tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga berfokus pada penguatan sistem yang memungkinkan pemerintah daerah bekerja lebih cepat, tepat, dan berbasis data dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.
Dengan kapasitas yang telah dimiliki pemerintah daerah, manfaat kerja sama tersebut diharapkan terus dirasakan masyarakat meski Program SIAP SIAGA berakhir. (SA01)
