MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari Hermus Indou meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan perbedaan pilihan politik pada Pilkada lalu dan bersatu membangun Kabupaten Manokwari.
Hermus menegaskan, setelah proses politik selesai dan para pejabat telah mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas pemerintahan, seluruh jajaran birokrasi harus kembali fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Setelah pelantikan ini, masyarakat sedang menunggu kita mau mengerjakan apa,” kata Hermus usai melantik 361 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, Senin (5/10).
Menurutnya, kondisi tersebut sama seperti ketika dirinya bersama Wakil Bupati H. Mugiyono dilantik. Masyarakat kini menunggu realisasi berbagai janji dan program yang telah disampaikan dalam proses politik sebelumnya.
“Sama seperti saya dan Pak Wakil Bupati dilantik, masyarakat sedang menunggu janji-janji politik yang kami janjikan. Jadi Bapak-Ibu-lah yang sekarang menjadi tim sukses pembangunan kami,” ujarnya.
Hermus mengatakan, kemungkinan terdapat ASN yang sebelumnya memiliki pilihan atau dukungan berbeda dalam proses politik. Namun, perbedaan tersebut tidak lagi menjadi persoalan setelah seluruh jajaran berada dalam satu pemerintahan.
“Mungkin yang lalu ada yang menjadi tim sukses di politik, tetapi secara diam-diam, juga mungkin ada yang menjadi tim sukses di yang lain. Tapi itu menjadi persoalan,” katanya.
Ia mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah dan ASN meninggalkan perbedaan tersebut dan membangun kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, seluruh aparatur memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pembangunan berjalan dan pelayanan masyarakat semakin baik.
“Kalau kita sudah ada bersama di sini, kita tinggalkan semuanya dan mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Manokwari,” tegas Hermus.
Ia menekankan bahwa Manokwari bukan milik kelompok atau individu tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur diminta mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. (SA01)
